Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2021

PSI Menjelaskan Alasan Giring Menyebut Anies Pembohong

Jakarta - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menilai kritik tegas pelaksana tugas Ketua Umum PSI, Giring Ganesha merupakan puncak keresahan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Giring menyebut Anies sebagai pembohong berkaitan dengan Solution E. "Jadi maksud ketua kami yaitu sampaikan apa adanya, kalau berpihak pada rakyat tunjukan dengan program-program dan kerja-kerja, kalau tidak, tidak konsisten,"ucap Michael, Rabu (22/9). Michael menegaskan, pernyataan Giring yang diunggah di media sosial PSI bukanlah sekadar asumsi. Semua pernyataan Giring merupakan information sebenarnya yaitu Rp1 triliun sebagai pajak harus dibayarkan Jakarta selama 5 tahun untuk hajat Formula E. Dia juga membantah kritik Giring terhadap Anies tanpa adanya solusi. Selama ini, kata Michael, anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta telah menawarkan solusi agar eksekutif melakukan efisiensi anggaran dengan meniadakan kegiatan yang tidak m

Ketum MIPI Melantik Pengurus Periode Baru Dan Akan Melanjutkan Tugas Yang Sebelumnya

Jakarta - Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat MIPI periode 2021-2026. Pelantikan berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (14/9/2021). Dalam sambutannya Bahtiar menegaskan, kepengurusan periode yang baru saja dilantik ini, bakal melanjutkan tugas yang sudah dijalankan pada periode sebelumnya. Termasuk, tugas yang telah direncanakan tapi tersandung pelaksanaannya karena pandemi Covid-19. "Kami tentu akan melanjutkan seluruh hal-hal yang baik yang telah dilakukan, bahkan mungkin hal-hal yang telah direncanakan hanya mungkin terkendala pandemi Covid-19 (jadi) belum sempat diselesaikan, tugas kami akan melanjutkan,"ujar Bahtiar yang notabene Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pihaknya juga bakal membangun komunikasi dengan kepengurusan sebelumnya, un

Jubir Presiden Menjelaskan Soal Isu Reshuffle Kabinet, Berikut Selengkapnya

Jakarta - Juru Bicara (Jubir) Presiden, Fadjroel Rachman membantah kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melalukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut dia, baik Jokowi maupun para menteri saat ini fokus menangani pandemi Covid-19. "Reshuffle hak prerogatif presiden. Presiden dan menteri-menteri fokus menangani Covid-19,"kata Fadjroel saat dikonfirmasi, Rabu (8/9/2021). Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini yang menyampaikan bahwa pemerintah tengah bekerja maksimal menangani persoalan kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19. Dia menyebut saat ini kabinet Indonesia Maju bentukan Jokowi strong mengatasi pandemi virus corona. "Yang jelas, kita semua sekarang bisa lihat tim hari ini bekerja dengan ideal. Soliditas ini akan menjadi modal berharga untuk lewati dan bangkit dari situasi pandemi,"ujar Faldo kepada wartawan.   Awal Bulan Oktober Ketua Relawan Jokowi Ma

Ketua DPR RI Puan Maharani Meminta Pemerintah Untuk Lindungi Data Pribadi Warga

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melindungi information pribadi warga, dan ini harus mendapatkan perhatian khusus, terlebih saat diintegrasi untuk program penanganan Covid-19. "Pengelolaan data-data milik rakyat tidak boleh main-main. Perlindungan data-data pribadi warga harus dilakukan secara ideal agar tidak terjadi kebocoran,"kata dia, Kamis (2/9/2021). Puan mendesak pemerintah memberikan upaya pencegahan kebocoran data, karenannya meminta Kemenkominfo berkoordinasi dengan Kemenkes dan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan tambahan keamanan perlindungan data pribadi, khususnya terkait aplikasi PeduliLindungi serta eHAC yang dikabarkan terjadi kebocoran data. "Kemajuan teknologi menjadi tantangan untuk kita semua, karena memang ada potensi kejahatan yang akan merugikan rakyat. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan untuk melindungi masyarakat,"jelas dia. Politikus PDIP mengimbau pemerintah tetap w