Biaya Isolai Covid-19 di Hotel Jakarta Membengkak Mencapai Rp 256 M, Dana yang Sudah di Setor BNPB Baru Rp 60 M
Jakarta - BNPB saat ini tengah menghentikan pembiayaan isolasi pasien COVID-19 di hotel-hotel Jakarta. BNPB menyebut penghentian ini karena dana habis dan tengah menunggu penganggaran baru.
Kasudin Parekraf Jakarta Timur yang juga merupakan PPK Hotel Isolasi OTG dan Nakes DSP BNPB Rus Suharto mengatakan, saat ini dana yang disetor BNPB baru Rp 60 miliar. Sementara hotel yang terpakai untuk isolasi mencapai Rp 256 miliar.
Jadi besaran yang belum dibayar BNPB mencapai Rp 196,7 miliar.
"Pembayaran ke pihak penyedia hotel dari BNPB yang sudah ditransfer tahap pertama Rp 30 M dan tahap kedua Rp 30 M. Estimasi kekurangan biaya Rp. 196.757.800.000," ujar Rus saat dihubungi, Rabu (9/6).
"Pastinya kekurangan biaya diperoleh dari hasil perhitungan bersama pihak resort, Dinas Kesehatan dan Disparekraf," lanjutnya.
Namun, kata dia, besaran kurang bayar Rp 196 miliar masih bisa berubah. Sebab belum dilakukan penghitungan secara bersama.
"Ini ada kemungkinan bisa nambah atau berkurang ya, terkait belum dilakukan perhitungan bersama," jelasnya.
Sebelumnya, Plt Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi mengatakan penghentian ini sambil menunggu penganggaran baru.
"Iya, [dihentikan] sementara karena nunggu anggaran, lagi diproses di Dirjen Anggaran, tapi nanti kalau keluar didukung lagi," ujar Dody dikutip dari Antara, Rabu (9/6).
Kasudin Parekraf Jakarta Timur yang juga merupakan PPK Hotel Isolasi OTG dan Nakes DSP BNPB Rus Suharto mengatakan, saat ini dana yang disetor BNPB baru Rp 60 miliar. Sementara hotel yang terpakai untuk isolasi mencapai Rp 256 miliar.
Jadi besaran yang belum dibayar BNPB mencapai Rp 196,7 miliar.
"Pembayaran ke pihak penyedia hotel dari BNPB yang sudah ditransfer tahap pertama Rp 30 M dan tahap kedua Rp 30 M. Estimasi kekurangan biaya Rp. 196.757.800.000," ujar Rus saat dihubungi, Rabu (9/6).
"Pastinya kekurangan biaya diperoleh dari hasil perhitungan bersama pihak resort, Dinas Kesehatan dan Disparekraf," lanjutnya.
Namun, kata dia, besaran kurang bayar Rp 196 miliar masih bisa berubah. Sebab belum dilakukan penghitungan secara bersama.
"Ini ada kemungkinan bisa nambah atau berkurang ya, terkait belum dilakukan perhitungan bersama," jelasnya.
Sebelumnya, Plt Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi mengatakan penghentian ini sambil menunggu penganggaran baru.
"Iya, [dihentikan] sementara karena nunggu anggaran, lagi diproses di Dirjen Anggaran, tapi nanti kalau keluar didukung lagi," ujar Dody dikutip dari Antara, Rabu (9/6).
Komentar
Posting Komentar