willywonkacostumegenewilder

Jakarta - Baliho bergambar wajah pimpinan dan anggota DPRD DIY terpampang di sejumlah baliho di beberapa titik di DIY. Baliho-baliho ini berada di Babarsari, Rejowinangun, Jalan Mataram hingga Jalan Wates. Munculnya baliho bergambar pimpinan dan anggota DPRD DIY ini mendapatkan kritikan dari aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba. Kamba menuturkan bahwa di tengah pandemi dan susahnya perekonomian masyarakat, pemasangan baliho dinilai tak tepat. "JCW menilai pemasangan baliho untuk mengenalkan anggota dewan Propinsi tidak efektif dan pemborosan anggaran. Ada cara yang lebih efektif untuk mengenalkan diri yaitu dengan online forum reses. Di online forum itu anggota dewan turun langsung mengenal konstituennya,"kata Kamba dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/11). Kamba menegaskan selain tak efektif dan menghamburkan anggaran, permasalahan lain dari pemasangan baliho ini adalah rentan menjadi sampah visual. Wajah-wajah pimpinan dan anggota DPR...

Jakarta -  Hari pencoblosan Pemilu 2024 masih menjadi pertanyaan. Pemerintah, DPR, serta penyelenggara Pemilu belum menggelar rapat untuk mengambil keputusan politik terkait jadwal Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, belum juga ada titik temu antara pemerintah dan KPU terkait jadwal. Pemerintah masih pada usul Pemilu nasional digelar pada 15 Mei 2024, sedangkan KPU mengusulkan 21 Februari 2024. "Sampai saat ini kita belum mendengar dari pemerintah dan sampai hari ini ya masih di Mei, jadi belum ada titik temu antara penyelenggara dan pemerintah," ujar Saan kepada wartawan, Jumat (26/11). Saan belum mendengar kabar resmi dari KPU dan pemerintah mengenai jadwal Pemilu. Ia belum tahu bila ada kesepakatan KPU dan pemerintah. "Saya pribadi juga belum dengar terkait dengan kesepakatan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dengan pemerintah," ujar politikus NasDem ini. Menurutnya, bila memang ada kesepakatan akan terlihat pada rapat kerja DPR denga...

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap Bareskrim Polri terus mengusut hingga akar perusahaan pinjol ilegal setelah berhasil menyita mencapai Rp 217 miliar. "Tentu itu bukan jumlah uang yang sedikit. Dari jumlah uang sitaan itu kita bisa lihat bahwa selama ini pasti sudah banyak sekali korban yang dirugikan,"kata dia dalam keterangan diterima, Kamis (18/11/2021). Politikus NasDem ini meminta, Bareskrim tidak berhenti menginvestigasi jaringan pinjol ilegal yang masih beroperasi. Sahroni pun yakin, keberadaan pinjol ilegal juga melibatkan warga negara asing. "Bayangkan saja ini warga asing udah ikut masuk ke negara kita dengan memainkan perusahaan pinjol ilegal. Tentu saya sempat khawatir, untung Polri cepat,"tutur Sahroni. Diberitakan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita complete uang sebanyak Rp 217 miliar dari jaringan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal milik PT AFT. Modusnya a...

Jakarta -  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menetapkan waktu pemungutan suara pemilu. Kewenangan KPU itu ini diatur Pasal 347 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU, jelas dan terang perintah undang-undang ini. Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun. Ini semua demi menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia," katanya, Sabtu (13/11). Luqman mengatakan, pada saat akan menetapkan Peraturan KPU, tahapan dan jadwal Pemilu, KPU diwajibkan oleh UU untuk berkonsultasi kepada DPR dan Pemerintah. Maka, ia minta KPU segera ajukan permohonan konsultasi ke DPR dan Pemerintah. "Posisi Komisi II DPR dan Pemerintah dalam hal penetapan waktu dan tanggal hari H pemilu hanyalah memberikan saran dan pertimbangan konsultatif melalui rapat kerja/rapat dengar pendapat umum," ucapnya. Menurutnya, usulan ta...

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada TNI tetap menjaga netralitas di tengah memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024 termasuk pemilu dan pelaksanaan KTT G20. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat memberikan pembekalan pada apel Danrem dan Dandim se Indonesia, tentang perkembangan situasi terkini bidang politik, hukum, dan keamanan di Markas Besar Angkatan Darat, Kamis(4/11). "Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan,"kata Mahfud. Di hadapan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan seluruh prajurit, Mahfud juga menyampaikan tribute atas kinerja TNI dalam melaksanakan pesan sejarah dan amanat konstitusi serta membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dia mengklaim TNI saat ini sudah melaksanakan tug...