willywonkacostumegenewilder

Jakarta -  Hari pencoblosan Pemilu 2024 masih menjadi pertanyaan. Pemerintah, DPR, serta penyelenggara Pemilu belum menggelar rapat untuk mengambil keputusan politik terkait jadwal Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, belum juga ada titik temu antara pemerintah dan KPU terkait jadwal. Pemerintah masih pada usul Pemilu nasional digelar pada 15 Mei 2024, sedangkan KPU mengusulkan 21 Februari 2024. "Sampai saat ini kita belum mendengar dari pemerintah dan sampai hari ini ya masih di Mei, jadi belum ada titik temu antara penyelenggara dan pemerintah," ujar Saan kepada wartawan, Jumat (26/11). Saan belum mendengar kabar resmi dari KPU dan pemerintah mengenai jadwal Pemilu. Ia belum tahu bila ada kesepakatan KPU dan pemerintah. "Saya pribadi juga belum dengar terkait dengan kesepakatan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dengan pemerintah," ujar politikus NasDem ini. Menurutnya, bila memang ada kesepakatan akan terlihat pada rapat kerja DPR denga...

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap Bareskrim Polri terus mengusut hingga akar perusahaan pinjol ilegal setelah berhasil menyita mencapai Rp 217 miliar. "Tentu itu bukan jumlah uang yang sedikit. Dari jumlah uang sitaan itu kita bisa lihat bahwa selama ini pasti sudah banyak sekali korban yang dirugikan,"kata dia dalam keterangan diterima, Kamis (18/11/2021). Politikus NasDem ini meminta, Bareskrim tidak berhenti menginvestigasi jaringan pinjol ilegal yang masih beroperasi. Sahroni pun yakin, keberadaan pinjol ilegal juga melibatkan warga negara asing. "Bayangkan saja ini warga asing udah ikut masuk ke negara kita dengan memainkan perusahaan pinjol ilegal. Tentu saya sempat khawatir, untung Polri cepat,"tutur Sahroni. Diberitakan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita complete uang sebanyak Rp 217 miliar dari jaringan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal milik PT AFT. Modusnya a...

Jakarta -  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menetapkan waktu pemungutan suara pemilu. Kewenangan KPU itu ini diatur Pasal 347 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU, jelas dan terang perintah undang-undang ini. Karena itu, KPU tidak perlu ragu sedikitpun. Ini semua demi menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia," katanya, Sabtu (13/11). Luqman mengatakan, pada saat akan menetapkan Peraturan KPU, tahapan dan jadwal Pemilu, KPU diwajibkan oleh UU untuk berkonsultasi kepada DPR dan Pemerintah. Maka, ia minta KPU segera ajukan permohonan konsultasi ke DPR dan Pemerintah. "Posisi Komisi II DPR dan Pemerintah dalam hal penetapan waktu dan tanggal hari H pemilu hanyalah memberikan saran dan pertimbangan konsultatif melalui rapat kerja/rapat dengar pendapat umum," ucapnya. Menurutnya, usulan ta...

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada TNI tetap menjaga netralitas di tengah memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024 termasuk pemilu dan pelaksanaan KTT G20. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat memberikan pembekalan pada apel Danrem dan Dandim se Indonesia, tentang perkembangan situasi terkini bidang politik, hukum, dan keamanan di Markas Besar Angkatan Darat, Kamis(4/11). "Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan,"kata Mahfud. Di hadapan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan seluruh prajurit, Mahfud juga menyampaikan tribute atas kinerja TNI dalam melaksanakan pesan sejarah dan amanat konstitusi serta membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dia mengklaim TNI saat ini sudah melaksanakan tug...

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan tetap mengusung Puan Maharani untuk maju sebagai kandidat calon presiden 2024 dibanding kader lain di inner. Karena itu, PDIP hingga kini terus berupaya menaikkan elektabilitas putri suling Megawati Soekarnoputri itu sampai benar-benar siap berkompetisi di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. "Sudah ada bocoran dari inner PDIP, mereka akan mengajukan Puan Maharani untuk maju sebagai kandidat calon presiden 2024. Kata mereka, menang bersama dan nyungsep juga bersama. Kalaupun nyungsep atau kalah itu sudah resiko, karena mendorong figur yang elektabilitasnya rendah,"kata Ujang Komarudin saat dihubungi, Rabu (27/10/2021). Ujang meyakini rencana PDIP yang tetap mendorong Puan untuk maju menjadi calon presiden (capres) dibandingkan mempertimbangkan kader lain di interior karena ada beberapa faktor. Pertama, Puan sebagai putri ...

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra meminta pemerintah untuk tetap fokus bekerja kendati pandemi Covid-19 mengalami pelandaian. Dia menilai dampak pandemi masih banyak dirasakan masyarakat Indonesia dengan meningkatnya pengangguran serta kemiskinan. "Harapan kita, pemerintahan saat ini bisa fokus bekerja, membenahi berbagai kekurangan. Karena rakyat masih banyak yang susah, jadi pengangguran, dan kemiskinan meningkat drastis di mana-mana. Mari bergandengan tangan, satukan kekuatan dari semua elemen, agar bangsa ini bisa segera bangkit, dari keterpurukan akibat pandemi dan krisis kesehatan,"kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (22/10). Demokrat, kata Herzaky mengaku mensyukuri situasi pelandaian pandemi ini. Menurutnya hal itu tak lepas dari peran partainya dan para epidemiolog. "Tentunya ini tak lepas peran dari berbagai pihak, termasuk epidemiolog, tenaga kesehatan, Demokrat, da...

Jakarta - Pengamat politik hukum dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dewi Haryanti berpendapat, pemilu serentak yang direncanakan tahun 2024 berpotensi mengancam kesehatan para penyelenggara pemilu, yang mengakibatkan mereka tidak dapat bekerja secara optimum. Pemilu 2024 menjadi sejarah baru demokrasi karena Pileg, Pilpres dan Pilkada digelar serentak di tahun sama. "Pemilu serentak menyebabkan penyelenggara harus bekerja secara ekstra yang dapat mengancam kesehatan karena kelelahan sehingga tidak bisa bekerja optimal,"kata Dewi di Tanjungpinang dilansir Antara, Kamis (14/10). Mantan anggota KPU Tanjungpinang itu menjelaskan kinerja penyelenggara pemilu juga tidak dapat maksimal jika bimbingan teknis terhadap penyelenggara tidak optimal mengingat banyak tanggung jawab yang harus dilakukan selama pemilu. "Jika regulasinya tidak tegas dan jelas, karena harus mengubah peraturan perundang-undangan, maka akan memunculkan berbagai permasalahan yang aka...