Postingan

KPU Mengatakan Pengurangan Masa Kampanye Menjadi 120 Hari Sudah Sangat Besar

Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya mengurangi masa kampanye menjadi 120 hari pada Pemilu 2024 . Menurut anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi pengurangan dari enam bulan tiga pekan pada 2019 menjadi 120 hari sudah sangat besar. "Kami sebenarnya sudah berusaha keras untuk mengakomodir usulan dari teman-teman parpol dan pemerintah untuk mengurangi durasi masa kampanye. Dari Pemilu 2019 yang lalu 6 bulan 3 minggu, kami sudah mengurangi menjadi 120 hari. Itu sudah pengurangan yang sangat besar sekali," ujar Pramono dalam diskusi bold, Jumat (4/2). Mengurangi durasi kampanye ini beresiko membebani KPU. Yaitu berkaitan dengan pengadaan hingga distribusi logistik pemilu. "Karena kami merisikokan pekerjaan yang nantinya akan menjadi beban KPU. Terutama pengadaan lelang, produksi, dan distribusi logistik. Itu menjadi taruhannya," ujar Pramono. Dengan durasi kampanye enam bulan masih ada ribuan tempat pemungutan suara yang tidak mendapatkan kotak suara pada hari pen

Pimpinan DPR Menjadwalkan Rapat Untuk Tetapkan AKD Untuk Bahas RUU TPKS

Jakarta - Pimpinan DPR RI menyatakan telah menjadwalkan rapat untuk menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penentuan akan diambil dalat rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis (13/1/2022). "Hari Kamis untuk penetapan rapim dan Bamus untuk paripurna, sekaligus menetapkan AKD yang akan membahas RUU TPKS,"kata dia kepada wartawan, Rabu (12/1/2022). Dasco menyatakan belum bisa memastikan AKD mana yang akan membahas RUU TPKS, apakah akan Komisi VIII atau dibuat panitia kerja. Meski demikian, AKD yang akan dipilih barus bisa cepat bekerja dan membahas RUU tersebut. "Kita lihat besok, mana yang cepat ajalah. Mana yang cepat dan cermat,"kata dia. Apalagi, kata Dasco, RUU TPKS itu telah lama dinantikan oleh masyarakat untuk segera disahkan. "Karena ini udah tuntutan masyarakat,"pungkas dia. A

PKS Meminta Presidential Threshold 10% Pada Pilpres 2024 Mendatang

Jakarta - Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, sejak awal partainya memang meminta angka presidential threshold atau ambang atas presiden diturunkan menjadi 10 persen. "Sejak awal PKS memperjuangkan agar angka PT (presidential threshold) untuk pilpres diturunkan,"kata dia lewat keterangannya, dikutip Senin (20/12/2021). Nabil mengingatkan ambang batas 20 persen membuat peluang capres potensial sangat terbatas. "Hanya menjadi penghambat munculnya calon pemimpin atau anak bangsa yang potensial,"jelas dia. Dia juga mengklaim, dengan adanya ambang batas presiden yang terlalu tinggi, bisa menghadirkan pemerintahan oligarki. "Akan menjadi sumber menguatnya oligarki di negeri ini,"kata Nabil. Survei KedaiKOPI owner Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang juga Analisis Komukasi Politik Hendri Satrio mengatakan, kepiawaian dan prestasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini berdampak terha

Berikut Tanggapan PAN Terkait Ajakan PKB Untuk Membuat Poros Koalisi Pemilu 2024

Jakarta - PKB berencana membuat poros koalisi di Pemilu 2024 , bahkan siap menjadi pemimpinnya. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berencana dengan PPP dan PAN. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku partainya belum memikirkan untuk membentuk koalisi untuk Pemilu 2024. "Kami belum memikirkan hal-hal terkait menjalin koalisi atau menjalin komunikasi yang lebih intensif menuju 2024 dengan partai-partai lain,"ujar Eddy Soeparno di Jakarta, Kamis (16/12/2021). Eddy menyebutkan ada dua alasan PAN belum mau membahas koalisi Pemilu 2024. Pertama, PAN fokus membantu masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19. Kedua, PAN masih ingin fokus untuk melakukan konsolidasi internal. "Kita lakukan konsolidasi inner secara menyeluruh,"ujar Eddy. Eddy mengaku PAN tetap membuka komunikasi dan dialog dengan partai lain namun untuk melakukan konsolidasi internal dan penanganan pandemi. "Kalau kita bicara komunikasi dialog dengan sem

Ganjar Dapat Dukungan Sebagai Capres Dari Relawan Sigap, Dimulai Dari Titik Nol di Jakarta

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan sebagai calon presiden dari relawan mengatasnamakan Siap Ganjar Presiden (SIGAP). Ketua Umum DPP SIGAP Suherman menyatakan, pihaknya pantang mundur mendorong Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024 . "Relawan SIGAP RI maju terus pantang mundur selangkah pun. Mari kita junjung tinggi dan kita kibarkan Sabang sampai Merauke,"ujar Suherman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/12). SIGAP siap mendorong Ganjar maju di Pilpres meski harus maju dari partai selain PDIP. Apalagi PDIP belum memberikan sinyal memajukan Ganjar di 2024 kendati hasil survei elektabilitasnya cukup tinggi. "Kami relawan SIGAP, sudah menyatakan mulai dari titik nol Provinsi DKI sampai ke Papua, Ganjar arah ke mana pun tetap relawan SIGAP mendorong,"kata Suherman. SIGAP tak ambil pusing melihat sikap PDIP yang belum memberi lampu hijau kepada Ganjar. SIGAP yang mayoritas merupa

DPR Mendesak Pemerintah Untuk Menutup Tempat Wisata Jelang Nataru

Jakarta - Anggota DPR RI Luqman Hakim mendesak pemerintah menutup tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), mengingat di luar negeri tengah muncul varian Covid-19 baru yaitu Omicron yang cepat menyebar. "Selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah harus menetapkan kebijakan penutupan seluruh tempat wisata, setidaknya mulai tanggal 25 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022,"kata dia dalam keterangannya, Minggu (5/12/2021). Wakil Sekretaris Jenderal PKB ini bilang, pemerintah harus belajar dari keterlambatan penutupan tempat wisata saat hari raya Idul Fitri tahun ini. Setelah libur lebaran, angka kasus Covid-19 meningkat. "Pemerintah harus belajar dari keterlambatan penutupan tempat wisata pada libur hari Raya Idul Fitri tahun ini. Jangan sampai terulang kembali,"ujar Luqman. Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap, Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan warganya, terlebi

Baliho Bergambar Wajah DPRD di Sejumlah Titik DIY, Tidak Tepat Ditengah Susahnya Ekonomi Rakyat

Jakarta - Baliho bergambar wajah pimpinan dan anggota DPRD DIY terpampang di sejumlah baliho di beberapa titik di DIY. Baliho-baliho ini berada di Babarsari, Rejowinangun, Jalan Mataram hingga Jalan Wates. Munculnya baliho bergambar pimpinan dan anggota DPRD DIY ini mendapatkan kritikan dari aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba. Kamba menuturkan bahwa di tengah pandemi dan susahnya perekonomian masyarakat, pemasangan baliho dinilai tak tepat. "JCW menilai pemasangan baliho untuk mengenalkan anggota dewan Propinsi tidak efektif dan pemborosan anggaran. Ada cara yang lebih efektif untuk mengenalkan diri yaitu dengan online forum reses. Di online forum itu anggota dewan turun langsung mengenal konstituennya,"kata Kamba dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/11). Kamba menegaskan selain tak efektif dan menghamburkan anggaran, permasalahan lain dari pemasangan baliho ini adalah rentan menjadi sampah visual. Wajah-wajah pimpinan dan anggota DPR