willywonkacostumegenewilder

Jakarta - Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, sejak awal partainya memang meminta angka presidential threshold atau ambang atas presiden diturunkan menjadi 10 persen. "Sejak awal PKS memperjuangkan agar angka PT (presidential threshold) untuk pilpres diturunkan,"kata dia lewat keterangannya, dikutip Senin (20/12/2021). Nabil mengingatkan ambang batas 20 persen membuat peluang capres potensial sangat terbatas. "Hanya menjadi penghambat munculnya calon pemimpin atau anak bangsa yang potensial,"jelas dia. Dia juga mengklaim, dengan adanya ambang batas presiden yang terlalu tinggi, bisa menghadirkan pemerintahan oligarki. "Akan menjadi sumber menguatnya oligarki di negeri ini,"kata Nabil. Survei KedaiKOPI owner Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang juga Analisis Komukasi Politik Hendri Satrio mengatakan, kepiawaian dan prestasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini berdampak terha...

Jakarta - PKB berencana membuat poros koalisi di Pemilu 2024 , bahkan siap menjadi pemimpinnya. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berencana dengan PPP dan PAN. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku partainya belum memikirkan untuk membentuk koalisi untuk Pemilu 2024. "Kami belum memikirkan hal-hal terkait menjalin koalisi atau menjalin komunikasi yang lebih intensif menuju 2024 dengan partai-partai lain,"ujar Eddy Soeparno di Jakarta, Kamis (16/12/2021). Eddy menyebutkan ada dua alasan PAN belum mau membahas koalisi Pemilu 2024. Pertama, PAN fokus membantu masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19. Kedua, PAN masih ingin fokus untuk melakukan konsolidasi internal. "Kita lakukan konsolidasi inner secara menyeluruh,"ujar Eddy. Eddy mengaku PAN tetap membuka komunikasi dan dialog dengan partai lain namun untuk melakukan konsolidasi internal dan penanganan pandemi. "Kalau kita bicara komunikasi dialog dengan sem...

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan sebagai calon presiden dari relawan mengatasnamakan Siap Ganjar Presiden (SIGAP). Ketua Umum DPP SIGAP Suherman menyatakan, pihaknya pantang mundur mendorong Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024 . "Relawan SIGAP RI maju terus pantang mundur selangkah pun. Mari kita junjung tinggi dan kita kibarkan Sabang sampai Merauke,"ujar Suherman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/12). SIGAP siap mendorong Ganjar maju di Pilpres meski harus maju dari partai selain PDIP. Apalagi PDIP belum memberikan sinyal memajukan Ganjar di 2024 kendati hasil survei elektabilitasnya cukup tinggi. "Kami relawan SIGAP, sudah menyatakan mulai dari titik nol Provinsi DKI sampai ke Papua, Ganjar arah ke mana pun tetap relawan SIGAP mendorong,"kata Suherman. SIGAP tak ambil pusing melihat sikap PDIP yang belum memberi lampu hijau kepada Ganjar. SIGAP yang mayoritas merupa...

Jakarta - Anggota DPR RI Luqman Hakim mendesak pemerintah menutup tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), mengingat di luar negeri tengah muncul varian Covid-19 baru yaitu Omicron yang cepat menyebar. "Selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah harus menetapkan kebijakan penutupan seluruh tempat wisata, setidaknya mulai tanggal 25 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022,"kata dia dalam keterangannya, Minggu (5/12/2021). Wakil Sekretaris Jenderal PKB ini bilang, pemerintah harus belajar dari keterlambatan penutupan tempat wisata saat hari raya Idul Fitri tahun ini. Setelah libur lebaran, angka kasus Covid-19 meningkat. "Pemerintah harus belajar dari keterlambatan penutupan tempat wisata pada libur hari Raya Idul Fitri tahun ini. Jangan sampai terulang kembali,"ujar Luqman. Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap, Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan warganya, terlebi...

Jakarta - Baliho bergambar wajah pimpinan dan anggota DPRD DIY terpampang di sejumlah baliho di beberapa titik di DIY. Baliho-baliho ini berada di Babarsari, Rejowinangun, Jalan Mataram hingga Jalan Wates. Munculnya baliho bergambar pimpinan dan anggota DPRD DIY ini mendapatkan kritikan dari aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba. Kamba menuturkan bahwa di tengah pandemi dan susahnya perekonomian masyarakat, pemasangan baliho dinilai tak tepat. "JCW menilai pemasangan baliho untuk mengenalkan anggota dewan Propinsi tidak efektif dan pemborosan anggaran. Ada cara yang lebih efektif untuk mengenalkan diri yaitu dengan online forum reses. Di online forum itu anggota dewan turun langsung mengenal konstituennya,"kata Kamba dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/11). Kamba menegaskan selain tak efektif dan menghamburkan anggaran, permasalahan lain dari pemasangan baliho ini adalah rentan menjadi sampah visual. Wajah-wajah pimpinan dan anggota DPR...

Jakarta -  Hari pencoblosan Pemilu 2024 masih menjadi pertanyaan. Pemerintah, DPR, serta penyelenggara Pemilu belum menggelar rapat untuk mengambil keputusan politik terkait jadwal Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, belum juga ada titik temu antara pemerintah dan KPU terkait jadwal. Pemerintah masih pada usul Pemilu nasional digelar pada 15 Mei 2024, sedangkan KPU mengusulkan 21 Februari 2024. "Sampai saat ini kita belum mendengar dari pemerintah dan sampai hari ini ya masih di Mei, jadi belum ada titik temu antara penyelenggara dan pemerintah," ujar Saan kepada wartawan, Jumat (26/11). Saan belum mendengar kabar resmi dari KPU dan pemerintah mengenai jadwal Pemilu. Ia belum tahu bila ada kesepakatan KPU dan pemerintah. "Saya pribadi juga belum dengar terkait dengan kesepakatan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU dengan pemerintah," ujar politikus NasDem ini. Menurutnya, bila memang ada kesepakatan akan terlihat pada rapat kerja DPR denga...

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap Bareskrim Polri terus mengusut hingga akar perusahaan pinjol ilegal setelah berhasil menyita mencapai Rp 217 miliar. "Tentu itu bukan jumlah uang yang sedikit. Dari jumlah uang sitaan itu kita bisa lihat bahwa selama ini pasti sudah banyak sekali korban yang dirugikan,"kata dia dalam keterangan diterima, Kamis (18/11/2021). Politikus NasDem ini meminta, Bareskrim tidak berhenti menginvestigasi jaringan pinjol ilegal yang masih beroperasi. Sahroni pun yakin, keberadaan pinjol ilegal juga melibatkan warga negara asing. "Bayangkan saja ini warga asing udah ikut masuk ke negara kita dengan memainkan perusahaan pinjol ilegal. Tentu saya sempat khawatir, untung Polri cepat,"tutur Sahroni. Diberitakan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita complete uang sebanyak Rp 217 miliar dari jaringan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal milik PT AFT. Modusnya a...